Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro Nilai Proses Pengawasan Sarana Sekolah oleh Dinas Pendidikan Lemah

Anggota Komisi III DPRD Propinsi Jawa Barat, Abdul Jawa barat Majid menyaksikan masalah pengatasan banjir tetap jadi saran paling tinggi saat dianya melangsungkan reses di wilayah pemilihannya di Dapil VIIII Kabupaten Bekasi.

Pengakuan itu dikatakan Abdul Jawa barat dalam talkshow virtual di Dakta dalam program Adhikarya Parlemen, Rabu (15/12).

Dia menerangkan, pengatasan banjir dan imbas saat banjir memang seharusnya dilaksanakan dengan berkaitan supaya tidak ada kesenjangan pembangunan dimasyarakat.

“Jadi sebetulnya reses tempo hari di Cibitung, masalah permasalahan banjir banyak dikatakan masyarakat. Dan yang paling disuruh ialah bagaimana normalisasi sungai kecil,” terang Abdul Majid.

Seterusnya tidak kalah penting, saran pendidikan. Baik itu pembangunan sekolah baru atau tambahan kelompok belajar baru. “Dan ini kita kemenagkabbekasi.com akan saran ke peraturan umum pemerintahan dalam pengaturan APBD dan ini kita meminta jadi rasio fokus. Kita belum berbicara angka dan kita belum bicara ke gubernur,” tutur Abdul Jawa barat.

PAD Jawa barat 2021 Turun

Imbas wabah covid 19 berpengaruh ke kekuatan penghasilan wilayah di Propinsi Jawa Barat terutama dalam bidang pajak.

Abdul Jawa barat menjelaskan pada 2021 ada sasaran APBD Jawa Barat sebesar Rp41,4 triliun. Tetapi keadaan yang terjadi karena covid 19 terjadi peralihan sasaran APBD tersebut.

“PAD bidang pajak saja kita alami pengurangan sekitaran Rp5 triliun dari sasaran sekitaran Rp25 T di tahun 2021,” tegas Abdul Jawa barat yang Politikus PKS tersebut.

Dia menyaksikan semua stakeholder di Pemerintah provinsi Jawa Barat telah bekerja optimal. Tetapi daya ekonomi warga yang turun, lanjut Abdul Jawa barat, berpengaruh kekuatan pajak yang perlu dibayar turun.

“Karena warga akan mengutamakan keperluan rumah tangga dahulu saat sebelum bayar pajak,” katanya.

Nasib Pendidikan dan Honor Guru Non PNS di Jawa barat Harus Dipertingkat
Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara menerangkan peranan guru saat mendidik beberapa anak sangat mulia. Ini telah lama diberikan oleh beberapa nabi saat memberikan pelajaran mengenai akhlaq dan tauhid ke umatnya.

“Bahkan juga Rasulullah diutus oleh Allah sebagai seorang pendidik . Maka pucuk kenabian ialah pengajar. Ini pandangan secara agama yang sangat mulia,” sebut Herkos panggilan akrabnya dalam talkshow virtual di Dakta, Selasa (1/12).

Menurut dia, dalam amanah UU pemerintahan harus membagikan minimum 20 % dari APBN atau APBD untuk pendidikan. “Dan untuk APBD Kota Bekasi telah lebih dari 20 %. Hanya memang penerapannya harus disaksikan dari rasio fokus dari setiap lokasi daerah,” pungkas Herkos yang Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat.

Herkos menerangkan, semenjak UU 2003 tahun 2014 mengenai pemda, pemerintahan telah membagikan kerja saat meningkatkan dunia pendidikan. Pemprov contohnya, konsentrasi pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB. Dan pemda konsentrasi pendidikan tingkat SD dan SMP.

“Maksudnya buat apa UU ini? Membagikan ruang cakup kerja. Memang sesudah ada konsentrasi pembagian ruang cakup ini peruntukan kontribusi bujetnya harus terang,” tegas Herkos.

Herkos menyentuh, saat penggantian menteri rawan beralihnya peraturan dan menyulitkan implikasi di lapangan.

Herkos yang Ketua Federasi Futsal Kota Bekasi, menyaksikan Kota Bekasi telah termasuk maju memiliki fasilitas prasarana pendidikan.

Masalah honor guru non PNS, lanjut Herkos, tetap di bawah UMK. “Kami di Komisi IV kita dengar dan kita akan perjuangkan. Dan mudah-mudahan ini jadi seirama dengan pak gubernur dan pak wali kota harus bersamaan,” katanya.