Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2025 dikukuhkan secara langsung Gubernur Rusdy Mastura dengan tujuan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam dunia bisnis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini berlangsung secara virtual diruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (19/3/2024).

Turut hadir, Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov Sulteng Hermansyah Siregar beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary, Ketua KADIN Sulteng, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta para pejabat terkait.

Dengan terbentuknya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Rusdy Mastura berharap gugus tugas tersebut menjadi wadah bagi stakeholder terkait untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan HAM, melalui sinergi dan kerjasama yang baik.

Ia pun menyadari betapa pentingnya peran bisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam proses pengembangan bisnis, hak-hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimnana yang diatur klik4d dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia dan telah ditindaklanjuti melalui SK Gubernur Nomor : 500.2.2.1/14/RO.HUKUM-G.ST/2024 tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025.

Bidang lain, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM diwakili Direktur Kerjasama Harniwati mengucapkan selamat dan apresasi atas terbentuk gugus tugas ini.

Tugas dari gugus tersebut tentunya tidak ringan dengan segala permasalahan yang ada, namun dengan komitmen yang kuat, pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi prinsip-prinsip bisnis bernuansa HAM bagi kemakmuran masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.